BATAMNEWS.CO.ID, Tanjungpinang - Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, H TS Arif Fadillah mengatakan penerapan e-government perlu untuk digesa. Karena itu, kata dia, diharapkan tim bisa menyelesaikannya secepat mungkin sehingga bisa digunakan pada akhir Desember ini.

“Untuk membangun sebuah system e-government perlu komitmen dari semua pihak. Bukan hanya komitmen dari Gubernur namun juga komitmen dari DPRD serta dari semua OPD yang ada di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau," ujar Arif saat memimpin rapat lanjutan tim percepatan implementasi e-government Provinsi Kepri, di ruang rapat Sekda, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (25/7).

"Saya mengharapkan bantuan dari dinas terkait untuk ikut membantu penerapan e-government," ujarnya dikutip batamnews.co.id dari Kepriprov.go.id

Ia berharap dengan penerapan e-government bisa memberikan informasi yang selalu up to date tentang berbagai hal.

Kata dia, menyediakan data dan berbagai sumberdaya yang mungkin bila ditempuh secara konvensional akan banyak memakan energi serta memiliki fasilitas interaksi antara anggota masyarakat dengan penyelenggara layanan publik tanpa harus bertemu secara fisik.

"Jika sistem ini bisa berjalan maka tentunya akan mempermudah kerja pimpinan terutama Gubernur Kepulauan Riau untuk memantau dan mengontrol perkembangan pembangunan di Provinsi Kepri karena data yang diberikan pada sistem ini merupakan data real time," kata Arif.

"Pimpinan bisa mengetahui secara pasti kegiatan mana yang belum berjalan, sedang bahkan kegiatan yang akan segera berakhir. Bahkan dengan e government tumpukan berkas diatas meja juga bisa berkurang," ujarnya.

Pada rapat ini, Arif mengintruksikan kepada Dinas Kominfo segera mengintegrasikan semua aplikasi yang ada pada setiap OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Karena saat ini banyak aplikasi yang dimiliki masing-masing OPD tidak terintegarasi pada satu data center.

Namun yang prioritas sekarang adalah mengintegrasikan 3 aplikasi terdahulu yaitu e-planning milik Bappeda, E-Budgeting milik BPKKAD dan Si PAMOR milik Dispenda Provinsi Kepulauan Riau. Pengintegrasian ketiga aplikasi ini diharapkan akan mempermudah pelaksanaan jalannya pembangunan

“Sistem aplikasi ini harus segera diintegrasikan, jangan ditunda lagi, kalau bisa lebih cepat lebih baik,"  kata Arif menegaskan.

Hadir pada kesempatan ini Asisten I Raja Ariza, Asisten II Syamsul Bahrum dan Asisten III Muhammad Hasbi, Kepala Diskominfo Guntur Sakti, Kepala Inspektorat Mirza.***

(isk)