BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Huzrin Hood bereaksi terhadap tanggapan Ansar Ahmad soal provinsi khusus Batam. Huzrin menilai, Ansar hanya mencari suara untuk maju ke DPR RI.

“Cari suara untuk DPR RI, cari simpati? Tak ada tema lain?” ujar Huzrin di status media sosial Facebook resminya, Minggu (18/6/2017). 

Huzrin kemudian memposting sebuah kliping berita dan menyertakannya di status tersebut.

Status Huzrin ini ditanggapi sejumlah netizen. Tokoh penggagas Provinsi Kepulauan Riau ini itu tampak tak nyaman dengan komentar Ansar tersebut.

Sebelumnya tokoh Badan Penyelaras Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR) itu menyatakan, mereka yang mendeklarasikan Provinsi Khusus Batam adalah pengkhianat. 

Huzrin bahkan melaporkan tiga anggota DPRD Provinsi Kepri, Taba Iskandar, Asmin Patros, serta Sukri Fahrial kepada Badan Kehormatan DPRD Kepri terkait kehadirannya saat Soerya Respationo mendeklarasikan Provinsi Khusus Barelang.

“Buatlah progran Kepri daerah khusus trading, maritim sehingga bagi hasil oil and gas lebih besar sehingga ekonomi rakyat lebih baik,” ujar Komisaris BUP Provinsi Kepri itu melanjutkan komentarnya.

Huzrin saat dikonfirmasi batamnews.co.id lebih jauh enggan merespon. Panggilan telepon dan pesan singkat tak kunjung berbalas.

Ketua DPD Golkar Kepulauan Riau Ansar Ahmad kepada wartawan batamnews.co.id mengaku setuju dengan wacana Batam menjadi provinsi khusus. Menurutnya, pembentukan provinsi khusus itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Saya pribadi mendukung kalau ini tujuannya untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, sah saja Batam dijadikan Provinsi Khusus," kata mantan Bupati Bintan itu kepada sejumlah wartawan di Tanjungpinang, Sabtu (18/6/2017).

Kendati demikian, kata Ansar, hal tersebut baru sebatas pendapat pribadi, belum pendapat organisasi. 

"Ini kan baru aspirasi awal, kalau Golkar putuskan melalui rapat partai lah,"ujarnya.

Beberapa waktu lalu sejumlah elemen masyarakat dan tokoh masyarakat di Batam mewacanakan provinsi khusus. Ide provinsi khusus itu muncul dari BJ Habibie yang pernah menukangi Batam.

Menurut Habibie, Batam bisa dibentuk seperti DKI Jakarta. Hanya ada gubernur, sedangkan walikota ditunjuk gubernur.

Selain itu Batam harus memiliki kekhususan di bidang ekonomi dan perdagangan dengan memanfaatkan status Free Trade Zone.

Selain itu, Ansar menilai, wacana ini terbilang sangat politis. Sehingga ia pun tampak hati-hati berkomentar.***

(snw/adi)