Kadin Kepri Gandeng Yusril Gugat BP Batam ke MA, Ini Respons Kepala BP Batam

Kadin Kepri Gandeng Yusril Gugat BP Batam ke MA, Ini Respons Kepala BP Batam

Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro bersama Deputi BP Batam Gusmardi beberapa waktu lalu (Foto: Istimewa/Batamnews)

BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro pasrah bila benar-benar digugat uji materil soal Hak Pengelolaan Lahan (HPL) ke Mahkamah Agung (MA) oleh pengusaha Kadin Kepulauan Riau. Hatanto menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.

“Terserah saja, tidak apa-apa, tidak ada tanggapan, nanti itu urusan Dewan Kawasan dan Pemerintah Pusat yang akan menyelesaikan, kita di sini (Batam) hanya sebagai pelaksana," ujar Hatanto kepada batamnews.co.id di Bengkong, Batam, Kepri, Rabu (13/4/2017). 

Para pengusaha dari Kadin Kepri berencana mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Agung terkait hal tersebut. Pakar hukum tata negara sekelas Prof Yusril Ihza Mahendra rencananya didapuk sebagai penasihat hukum Kadin Kepri.

Para pengusaha yang diketuai Akmad Ma'ruf Maulana tersebut sudah berkonsultasi sebelum mendaftarkan gugatan. 

Yusrli Ihza Mahendra saat kunjungan sejumlah pengusaha Kamar dagang Indonesia (Kadin) Kepri, Rabu (13/4/2017) di Jakarta, mengaku telah mematangkan mengenai gugatan salah satu kewenangan BP Batam itu.

Baca juga:

Pengusaha Menjerit, Yusril Ihza Mahendra: Bagaimana Kalau Kita Bubarkan BP Batam? 

 

“Sudah 80 persen kita matangkan,” ujar Yusril di hadapan para pengusaha. 

Meskipun demikian, kata Hatanto, ia hanya menjalankan peraturan yang berlaku. Termasuk perihal Izin Peralihan Hak (IPH) yang kerap dikeluhkan pengusaha.
 
"Selalu IPH, tidak ada yang lain, kita sudah berusaha keras, sampai saat ini kita buat agar IPH itu dapat ditandatangani secara digital dan tidak pakai tanda tangan basah lagi, itu cara kita memepercepat, tapi kalau disuruh melanggar aturan, kami tidak bisa," jelas Hatanto.

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI Hatanto sudah menyampaikan hal itu kepada para anggota DPR tersebut. Rencananya DPR akan turun ke Batam dalam waktu dekat. 

“Kalau nanti Komisi VI datang ke Batam, nanti akan saya jelaskan semuanya, kondisi pelabuhan dan lahan, biar beliau lihat sendiri, saya bicara fakta saja," kata Hatanto. 

Ia menyesalkan pemanggilan-pemanggilan petinggi BP Batam ke Jakarta yang dapat menghambat kinerja. 

“Kalau dipanggil, terus balik lagi (Batam), dipanggil lagi, balik lagi, begitu seterusnya, terus kapan waktunya kami berkerja?" ujar Hatanto.***

 


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews