BATAMNEWS.CO.ID, Natuna - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Hadi Candra mengatakan, pemerintah pusat tidak saja melakukan pendekatan pertahanan keamanan di Natuna, namun juga dibarengi pembangunan di sektor ekonomi.

Ada kekhawatiran, jika penempatan beberapa batalyon militer di Natuna ini tidak sinkron dengan empat pilar pembangunan yang dicanangkan Jokowi.

"Saya rasa kita (DPRD) perlu duduk bersama antara pemerintah pusat, TNI dan Pemda melibatkan unsur masyarakat juga, dalam membahas rasio jumlah militer di Natuna. Hal ini terkait efek samping dari keberadaan pangkalan militer," sebut Candra, Sabtu (12/11/2016).

Menurutnya rasio jumlah militer yang terpenting adalah secara kualitas. Sementara dari aspek kuantitas, hal ini yang perlu dirumuskan bersama-sama.

Pemerintah pusat memang punya kepentingan untuk memperkuat wilayah perbatasan NKRI melalui aspek pertahanan dan keamanan. Namun, Kabupaten Natuna secara sosial ekonomi, juga punya kepentingan dan kebutuhannya akan investasi dan lapangan pekerjaan.

Saat ini muncul pertanyaan mendasar, bagaimana siasat menarik investor dan pengusaha, baik dibidang sektor kelautan, vendor bagi perusahaan migas hingga penanam modal di sektor pariwisata yang ada di tengah kepungan basis pertahanan militer.

"Jokowi memang mencanangkan empat pilar pembangunan di Natuna, yakni Migas, Perikanan dan Kelautan, Pariwisata serta Hankam. Tapi yang kami lihat disini pendekatan pembangunannya baru sebatas menitikberatkan ke Hankam," tegas legislator Partai Golkar ini.

Apa yang akan dilakukan untuk menyingkronkan antara pengembangan militer dengan masalah investasi usaha di Natuna.

Jaminan seperti apa yang akan diberikan pemerintah RI, agar para investor bisa nyaman menanamkan modal di daerah ini.

"Jadi ini yang perlu kita pastikan. Soalnya saya melihat seperti di Teluk Buton kita sudah merancang dijadikan pelabuhan samudra terintegrasi dan basecamp perusahaan migas, kan juga berdekatan dengan pangkalan militer, di Tanjung Datuk yang punya potensi wisata juga ada pembangunan radar," kata Candra.

Semua pihak dalam hal ini menurutnya perlu duduk bersama secara intens agar tidak terjadi dilema dari efek samping peningkatan basis militer di Natuna.

[fox]