Jakarta - Presiden Joko Widodo memanggil enam orang tokoh nasional ke Istana Negara, Minggu (25/1/2015). Usai mengadakan pertemuan tertutup selama satu jam, Jokowi lalu menggelar konferensi pers. Tapi tidak ada keputusan yang signifikan terhadap konflik di tubuh Polri dan KPK yang diputuskan.

"Kita sepakat, institusi KPK dan Polri harus menjaga kewibawaan sebagai institusi penegak hukum, juga institusi penegak hukum yang lain seperti Kejaksaan dan MA," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015).

"Jangan ada kriminalisasi," tegasnya.

Presiden Joko Widodo kembali meminta kedua institusi penegak hukum, KPK dan Polri, untuk membuat terang benderang perkara hukum yang menimpa masing-masing personel mereka. Presiden meminta tidak ada intervensi dalam penyelesaiannya.

"Dan proses hukum yang terjadi pada personel KPK dan Polri, harus dibuat terang benderang harus dibuat transparan. Agar proses hukum dapat berjalan dengan baik. Jangan ada intervensi dari siapapun," tegasnya.

Meski demikian, presiden tetap akan mengikuti perkembangan kasus yang menyedot perhatian masyarakat ini.

Beberapa tokoh dan mantan pejabat negara tampak mendatangi Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Mereka yang sudah hadir sampai dengan pukul 19.30 WIB adalah, mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno, dan mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean. (ind/bbs)